JAKARTA - Rencana Menteri BUMN, Rini Soemarno yang ingin menjual kantornya di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, menuai pro kontra.
Politikus Partai Golkar Dodi Alex Noerdin mengatakan, sebaiknya Rini bisa lebih berpikiran visioner dibanding menjual kantornya dengan alasan efisiensi. Misalnya, dengan mengajak seluruh stakeholder perusahaan BUMN bekerja di kantornya yang terbilang besar itu.
"Pemikirannya seharusnya lebih visioner. Kalau sekedar jual aset BUMN, mulai jual kantor, agak kurang kreatif. Kenapa tidak aset BUMN yang berserakan di mana-mana, yang tidak dipakai dikelola. Kalau kantor BUMN jadikan satu saja, malah lebih efisien," kata Dodi saat dihubungi, Selasa (16/12/2014).
Menteri BUMN Rini Soemarno
Dodi menegaskan, jika Rini memang ingin membuat BUMN lebih produktif semestinya bukan dengan menjual aset negara. Tetapi, lebih kepada terobosan-terobosan yang justru membuat aset BUMN menjadi produktif.
"Itu perlu dipikirkan, ada yang punya tanah, karya-karya itu juga punya tanah di mana-mana, itu kan agak kurang produktif, saya setuju asetnya diberdayakan, digandeng pihak lain, bikin lebih produktif," terangnya.
Lebih jauh, Wakil Ketua Komisi VI DPR tersebut, mempertanyakan alasan Rini menjual kantor BUMN. Pasalnya, jika dijual ke Pemprov DKI Jakarta tentunya ini tidak bisa dikatakan sebagai bentuk efisiensi, termasuk kalau kantor tersebut dijual ke pihak swasta juga harus jelas prosedurnya.
"Saya juga mempertanyakan, dia jualnya ke siapa? Itu aset negara. Kalau dijual ke pemerintah, berarti efisiennya enggak ada, kan pemerintah juga yang beli," tegasnya.
Menurut dia, Rini sedianya memiliki tugas berat untuk mengurus BUMN yang sudah mau bangkrut. Ditambah dengan kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. BUMN dan seluruh aspeknya menjadi tugas Rini untuk memastikan perusahaan milik negara mampu bersaing dengan perusahaan milik asing.
"Itu saja diurusin. kita bicara masalah kinerja, BUMN kita bagaimana sih? Ini mau MEA, bisa enggak bersaing BUMN kita. Baru setelah itu visi kita jadi tercapai. Kalau jual gedung bukan urusan menteri BUMN itu," pungkasnya.(fid)
Politikus Partai Golkar Dodi Alex Noerdin mengatakan, sebaiknya Rini bisa lebih berpikiran visioner dibanding menjual kantornya dengan alasan efisiensi. Misalnya, dengan mengajak seluruh stakeholder perusahaan BUMN bekerja di kantornya yang terbilang besar itu.
"Pemikirannya seharusnya lebih visioner. Kalau sekedar jual aset BUMN, mulai jual kantor, agak kurang kreatif. Kenapa tidak aset BUMN yang berserakan di mana-mana, yang tidak dipakai dikelola. Kalau kantor BUMN jadikan satu saja, malah lebih efisien," kata Dodi saat dihubungi, Selasa (16/12/2014).
Menteri BUMN Rini SoemarnoDodi menegaskan, jika Rini memang ingin membuat BUMN lebih produktif semestinya bukan dengan menjual aset negara. Tetapi, lebih kepada terobosan-terobosan yang justru membuat aset BUMN menjadi produktif.
"Itu perlu dipikirkan, ada yang punya tanah, karya-karya itu juga punya tanah di mana-mana, itu kan agak kurang produktif, saya setuju asetnya diberdayakan, digandeng pihak lain, bikin lebih produktif," terangnya.
Lebih jauh, Wakil Ketua Komisi VI DPR tersebut, mempertanyakan alasan Rini menjual kantor BUMN. Pasalnya, jika dijual ke Pemprov DKI Jakarta tentunya ini tidak bisa dikatakan sebagai bentuk efisiensi, termasuk kalau kantor tersebut dijual ke pihak swasta juga harus jelas prosedurnya.
"Saya juga mempertanyakan, dia jualnya ke siapa? Itu aset negara. Kalau dijual ke pemerintah, berarti efisiennya enggak ada, kan pemerintah juga yang beli," tegasnya.
Menurut dia, Rini sedianya memiliki tugas berat untuk mengurus BUMN yang sudah mau bangkrut. Ditambah dengan kesiapan Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015. BUMN dan seluruh aspeknya menjadi tugas Rini untuk memastikan perusahaan milik negara mampu bersaing dengan perusahaan milik asing.
"Itu saja diurusin. kita bicara masalah kinerja, BUMN kita bagaimana sih? Ini mau MEA, bisa enggak bersaing BUMN kita. Baru setelah itu visi kita jadi tercapai. Kalau jual gedung bukan urusan menteri BUMN itu," pungkasnya.(fid)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar